PEMILIHAN MODEL KEAMANAN LAUT INDONESIA DENGAN FUZZY AHP DAN FUZZY TOPSIS

Hozairi Hozairi, Buhari Buhari, Heru Lumaksono, Marcus Tukan, Syariful Alim

Abstract


Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki luas lautan yang luas sebesar dua pertiga dari luas wilayah keseluruhan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi di antaranya illegal fishing, illegal logging, illegal mining, illegal migrant, human trafficking dan penyelundupan. Sehingga Indonesia memerlukan model pengamanan laut yang mampu mengoptimalkan resource yang ada. Proses pemilihan model pengamanan laut tidaklah mudah karena harus mempertimbangkan banyak kriteria sehingga keputusan yang diambil tidak salah, maka diperlukan suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat memperhitungkan segala kriteria yang mendukung pengambilan keputusan dalam menentukan model pengamanan laut yang cocok untuk Indonesia. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah Fuzzy AHP (Analytical Hierarcy Process) dan Fuzzy TOPSIS (Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution). Hasil penilaian prioritas model pengamanan laut diperoleh sebagai berikut: [1] Single Agency Multy Task = 0.404, [2] Multy Agency Single Task = 0.295, [3] Single Agency Single Task = 0.228 dan [4] Multy Agency Multy Task = 0.073. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan model pengamanan laut yang paling cocok dengan kondisi Indonesia saat ini adalah Single Agency Multy Task dengan bobot prioritas 0.404. Melalui sistem "Single Agency Multy Tasks persoalan pengawasan dan pengamanan laut dapat ditingkatkan karena model Single Agency Multy Task menghendaki adanya satu lembaga atau badan bersifat tunggal, integratif dalam pelaksanaan pengamanan laut Indonesia.


Kata kunci : Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS, Keamanan Laut


Full Text:

PDF (Indonesian)

References


A. Kadar, Pengelolaan kemaritiman menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia, J. Keamanan Nas., Vol. VI, No. 21, pp. 427442, 2014.

M. Keliat, Keamanan maritim dan implikasi kebijakan bagi Indonesia, J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit., Vol. 13, No. 1, pp. 111129, 2009.

R. Samiaji and S. Satkor, Harmonisasi kewenangan lembaga negara dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Fishing di perairan Indonesia, 2014.

E. M. Wulansari, Penegakan hukum di laut dengan sistem single agency multy task, Media Pembinaan Hukum Nasional, pp. 16, 2014.

L. B. Buzan and O. Waever, Konsep dan strategi pertahanan Negara di laut dalam menghadapi ancaman militer sebagai bagian dari fungsi pangkalan, 2013.

G. Gugustomo, Badan Keamanan Laut sebagai single agency multy task dalam bidang keamanan wilayah laut Indonesia, 2014.

H. Heru Lumaksono, Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Alat Tangkap yang Sesuai bagi Nelayan di Madura, in Seminar MASTER 2017 PPNS, 2017, vol. 1509, pp. 16.

Y. K. Hozairi, Decision Support System Determination of Main Work Unit in WPP-711 using Fuzzy TOPSIS, Knowl. Eng. Data Sci., vol. 1, no. 1, pp. 819, 2018.

F. Rodrigues, L. Junior, L. Osiro, L. Cesar, and R. Carpinetti, A comparison between Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS methods to supplier selection, Appl. Soft Comput. J., vol. 21, pp. 194209, 2014.

S. H. Zyoud, L. G. Kaufmann, H. Shaheen, S. Samhan, and D. Fuchs-hanusch, A framework for water loss management in developing countries under fuzzy environment : Integration of Fuzzy AHP with Fuzzy TOPSIS, Expert Syst. Appl., vol. 61, pp. 86105, 2016.

R. K. Shukla, D. Garg, and A. Agarwal, An integrated approach of Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS in modeling supply chain coordination, Prod. Manuf. Res., vol. 2, no. 1, pp. 415438, 2014.

A. Torry and S. Kusumo, Optimasi pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI, J. Din. Huk., vol. 1, no. 3, pp. 327337, 2010.

A. H. I Nengah Putra A, Analisa peluang dan ancaman keamanan maritim Indonesia sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis, 2012.

R. W. Ikhtiari, Strategi keamanan maritim Indonesia dalam menanggulangi ancaman non-traditional security, 2011.

D. R. Munaf, Studi analisis tipikal infrastruktur keamanan laut di pusat dan daerah, J. Sosioteknologi, vol. 1, no. April 2013, pp. 320339, 2013.

I. Jaya and M. Pd, Evaluation of Indonesian Marine Safety. 2014.

G. Wasito, Kewenangan BAKAMLA dalam penegakan hukum tindak pidana tertentu dilaut berdasarkan UU.No.32 Tahun 2014 tentang kelautan, 2015.

D. A. Mamahit, Peran dan upaya BAKAMLA dalam penyelamatan sumber daya alan Indonesia sektor kelautan, 2015.

Salim, Konsep doktrin maritim dan strategi militer maritim Indonesia, 2015.

Bappenas, Prakarsa strategis optimalisasi pemanfataan potensi kelautan menuju terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim, 2016.

L. J. Morris and G. P. Paoli, A Preliminary Assessment of Indonesia s Maritime Security Threats and Capabilities, 2018.

D.-Y. Chang, Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP, Eur. J. Oper. Res., Vol. 95, No. 3, pp. 649655, 1996.




DOI: http://dx.doi.org/10.21107/nero.v4i1.112

Refbacks

  • There are currently no refbacks.